Analisis Pemetaan Kebijakan Pemerintah Mengenai CPO

Pada beberapa bulan terakhir terjadi kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng yang menimbulkan berbagai dampak negatif diantaranya terhadap kesejahteraan rakyat juga terhadap perekonomian nasional.
Kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pasokan bahan baku minyak goreng (CPO) yang berkurang, produsen CPO lebih tertarik mengekspor karena harga lebih tinggi serta adanya kenaikan harga CPO di pasaran dunia.

Melihat kondisi yang tidak menguntungkan ini, pemerintah dituntut untuk segera mengambil kebijakan untuk meredam semakin meluasnya dampak kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng ini. Berikut ini berbagai alternatif kebijakan yang dapat diambil pemerintah terkait masalah tersebut beserta dampak negatif dan positifnya:

a. Pungutan Ekspor
Dampak positif :
• Meningkatkan penerimaan negara
• Mudah dilaksanakan
• Distribusi beban antara produsen dan konsumen
Dampak negatif :
• Mendistorsi pasar internasional dan domestik
• Menghambat upaya peningkatan ekspor CPO
• Menurunkan pendapatan produsen CPO domestik
• Menurunkan pendapatan petani
• Menguntungkan negara pesaing
• Memicu penyelundupan
• Mengganggu iklim investasi

b. Domestic Market Obligation (DMO)
Dampak positif :
• Efektivitas relatif lebih baik
Dampak negatif :
• Mendistorsi pasar internasional dan domestik
• Menghambat upaya peningkatan ekspor CPO
• Menurunkan pendapatan produsen CPO domestik
• Menurunkan pendapatan petani
• Penerimaan negara lebih rendah

c. Program Stabilisasi Harga (PSO)
Dampak positif :
• Tidak mendistorsi pasar ekspor
• Tidak membebani industri berbasis CPO
• Tidak membebani petani
Dampak negatif :
• Membebani anggaran negara
• Efektivitas rendah
• Munculnya spekulan

d. Subsidi Ke Industri Minyak Goreng
Dampak positif :
• Tidak mendistorsi pasar ekspor
• Tidak membebani industri berbasis CPO
• Tidak membebani petani
Dampak negatif :
• Membebani anggaran negara
• Sering tidak tepat sasaran
• Kesulitan dalam implementasi

e. Subsidi ke rakyat Miskin
Dampak positif :
• Tidak mendistorsi pasar ekspor
• Tidak membebani petani
• Target lebih fokus sehingga beban anggaran lebih rendah
• Pro rakyat miskin
Dampak negatif :
• Membebani anggaran negara
• Sering tidak tepat sasaran
• Kesulitan dalam implementasi

Kebijakan yang diambil pemerintah saat ini untuk mengatasi lonjakan harga minyak goreng belum optimal karena pembentukan harga CPO pada dasarnya disebabkan oleh future market di pasar obligasi, pasar oligopoli (kartel) serta koordinasi antar institusi pengambil kebijakan yang belum optimal. Khusus mengenai kebijakan pungutan ekspor CPO (crude and down stream) juga belum optimal dikarenakan keterbatasan data yang berkaitan dengan pembentukan harga, struktur pasar dan keterlibatan institusi (depperindag, depkeu, menko ekuin) untuk memformulasikan kebijakan yang tepat sasaran masih belum optimal disebabkan keterbatasan informasi mengenai supply dan demand CPO tersebut.

Melihat kondisi seperti tersebut diatas, penyaji menyampaikan rekomendasi kebijakan yang dapat diambil pemerintah berkaitan kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng tersebut yaitu:
• Perlu diambil kebijakan yang komprehensif dan terarah baik kebijakan DMO, PSH, maupun PE melalui koordinasi yang optimal dari berbagai institusi antara lain Depperindag, Depkeu serta pelaku pasar.
• Untuk mengoptimalkan kebijakan pemerintah perlu dibangun database mengenai informasi CPO dan produk turunannya sehingga pengambil keputusan dapat menjastifikasi kebijakan secara benar terutama terkait dengan dengan pelaku pasar dan pembentukan harga CPO tersebut.